Dari hasil investigasi Badan Karantina Kementerian Pertanian (Kementan), terungkap bahwa ada empat perusahaan yang bergerak di bidang ekspor sarang burung walet ke China, yang melakukan tindakan pembohongan terhadap badan tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam proses ekspor tersebut. Oleh karena itu, Badan Karantina Kementerian Pertanian (Kementan) merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas demi menjaga integritas dan kredibilitas negara yang dipertahankan dengan baik.
Kepala Badan Karantina Pertanian Kementan, Bambang, menyatakan dalam rapat dengan pendapat (RDP) yang diikuti secara daring di Jakarta pada hari Selasa, bahwa pelanggaran di dalam ekspor sarang burung walet bukan disebabkan oleh kegagalan Badan Karantina atau General Administration of Customs China (GACC), melainkan oleh ulah perusahaan yang melanggar tanpa sepengetahuan Badan Karantina. Bambang diundang untuk memberikan keterangan kepada anggota Komisi IV DPR RI terkait tugas yang diberikan pada saat Rapat Kerja awal Januari lalu. Dalam menjalankan tugasnya, Bambang dan timnya melakukan evaluasi mendadak terhadap 29 dari 33 perusahaan pengekspor sarang burung walet yang ditujukan ke China. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah awal dalam menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi pada perusahaan pengekspor sarang burung walet. Dari jumlah total 33 perusahaan, hanya 29 perusahaan yang berhasil menerapkan standar dengan konsisten dan berhasil terekspor. Namun, untuk memastikan bahwa semuanya memenuhi standar mutu dan konsisten dengan komitmen untuk menepati protokol ekspor, Badan Karantina melakukan evaluasi yang cermat. Hasil evaluasi mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan masih belum konsisten dalam menerapkan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu, Badan Karantina telah melaksanakan tugas pengawalan dengan sungguh-sungguh pada perusahaan pengekspor yang bersangkutan, dimulai dari proses pendaftaran hingga kedatangan GACC untuk melaksanakan proses audit. Berkas kerja sama yang baik antara Badan Karantina dan GACC dalam melakukan evaluasi terpadu, dapat dipastikan bahwa perusahaan-perusahaan itu telah memenuhi berbagai komitmen yang telah dijanjikan sebelumnya.
Badan Karantina melakukan audit tak terduga dan berhasil menemukan kekeliruan pada empat perusahaan. Beberapa kesalahan termasuk jumlah pekerja harian yang lebih sedikit daripada yang dijanjikan dan jumlah volume ekspor yang tidak sesuai. Namun, ada keputusan dari Bambang untuk melindungi perusahaan yang terdampak dengan tidak mencantumkan daftar nama mereka dan menunda penerbitan izin mereka. Badan Karantina berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dengan mengadopsi Teknologi Modern, seperti pemasangan sistem kamera pengawas atau CCTV, terutama di empat perusahaan ekspor yang telah di-suspend. Dalam upaya memastikan kualitas dan keamanan produk yang diekspor, Badan Karantina memperketat pengawasan dan menegaskan komitmennya untuk mengawasi seluruh jalur distribusi, mulai dari tahap produksi hingga pengiriman ke luar negeri. Dengan demikian, diharapkan dapat menekan risiko penyebaran penyakit dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk ekspor Indonesia. Bambang juga merencanakan untuk memasang kamera CCTV pada perangkat pemanas dan memerhatikan jumlah perangkat yang digunakan serta apakah seluruh produk dipanaskan. Selain itu, ia juga akan memantau jumlah karyawan yang mencapai 1000 orang untuk membantu menentukan apakah setiap hari 1000 orang karyawan hadir atau tidak. Hal ini sangat penting untuk memastikan kualitas dan keamanan produk.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, menyampaikan pentingnya transparansi data perusahaan yang tidak mengikuti aturan ekspor dan perlunya Badan Karantina untuk memperkuat penindakan terhadap praktik tidak sesuai standar yang dapat merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Sudin juga mengungkap rasa keheranannya terkait sanksi Badan Karantina yang diterima oleh PT ACWI pada bulan Januari, meskipun perusahaan tersebut memiliki jumlah karyawan dan kuota produksi yang besar. Beliau memohon agar Badan Karantina memberikan prioritas pada perusahaan lokal dalam melakukan ekspor sarang burung walet agar dapat memberikan dukungan yang lebih besar pada industri dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi Indonesia. Sudin pun semakin penasaran akan apa sebenarnya yang terjadi pada perusahaan tersebut meskipun pada tanggal 12 Januari PT ACWI berhasi melakukan ekspor. Oleh karena itu, Badan Karantina perlu meningkatkan perannya sebagai lembaga pengawas dan penjamin Kualitas Produk Ekspor tanah air untuk mencegah terjadinya praktik tidak sesuai standar.
Referensi: